Pengertian Badan Usaha dalam Segi Pajak
Pengertian Badan Usaha
Pengertian badan merupakan sekelompok orang atau modal yang memilih untuk bersatu tanpa melihat orang tersebut melaksanakan usaha atau tidak melakukan usaha apapun.
Ciri dari badan milik negara biasanya berbentuk badan atau lembaga lainnya yang termasuk ke dalam subjek retribusi.
Sedangkan badan usaha milik daerah yaitu kegiatan memperoleh pendapatan dengan cara menjalankan usaha. Oleh karena itu, setiap badan usaha yang berdiri dengan tujuan mencari keuntungan atau profit berarti harus mendaftar ke wajib retribusi agar memperoleh NPWP.
Kepanjangan dari NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang dipakai sebagai tanda pengenal atau nomor identitas. Semua badan atau orang yang memperoleh pendapatan harus memiliki NPWP.
Nomor ini, digunakan untuk pengajuan kredit, syarat mendirikan badan usaha, pembuatan paspor, membuka rekening, dan lain sebagainya.
Jenis Badan Usaha
Seperti yang sudah dilansir di atas, pengertian badan adalah kesatuan dari beberapa orang atau modal yang melaksanakan kegiatan usaha atau tidak melaksanakan usaha.
Nah dari pengertian tersebut ada klasifikasi yang termasuk ke dalam subjek retribusi badan antara lain meliputi :
- Perseroan Komanditer (CV),
- Perseroan Terbatas (PT),
- BUMN,
- BUMD,
- yayasan,
- firma,
- kongsi,
- perkumpulan,
- organisasi sosial politik,
- dana pensiun,
- persekutuan,
- organisasi massa,
- lembaga,
- bentuk usaha tetap,
- dan organisasi atau perseroan lainnya.
Pendaftaran wajib pajak biasanya dilakukan maksimal setelah suatu badan usaha tersebut berdiri selama satu bulan lamanya.
Kesimpulan
Berdasarkan tempat pelaporan serta penyetoran wajib retribusi, badan dibagi menjadi 3 macam meliputi badan berstatus pusat, badan berstatus tunggal, dan badan berstatus cabang.
Pengertian badan berstatus pusat adalah badan yang memiliki lebih dari satu cabang dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Badan berstatus tunggal berarti hanya berdiri satu perusahaan saja dan tidak memiliki cabang. Terakhir, badan berstatus cabang tidak diwajibkan PPh badan.
Karena badan tersebut bukan perusahaan utama sehingga pelaporan retribusi dilakukan di Kantor Pelayanan Perpajakan.
